Satu dari lima tersangka kasus korupsi dana hibah pondok pesantren di Provinsi Banten mengembalikan uang Rp 8 juta ke jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi Banten. Uang tersebut diduga terkait tindak pidana korupsi yang menjeratnya dan kini dijadikan barang bukti. Ivan tidak menjelaskan lebih detail mengenai maksud dari penitipan uang tersebut.
Menurutnya, uang tersebut hanya dititipkan, ke tim penyidik. Nantinya akan dijadikan sebagai bahan bukti dalam proses persidangan. "Nanti kita lihat fakta persidangan saja, apakah akan dimasukkan kepada khas negara atau dikembalikan. Kita tunggu saja hasil proses persidangan," ujarnya.
Ia mengatakan saat ini, pihaknya sedang melakukan proses pembuatan berkas surat dakwaan terhadap kelima tersangka. Ivan mencontohkan kasus korupsi Bank BjB saat disinggung potensi ada atau tidaknya tersangka baru dalam kasus korupsidanahibahponpes ini. Dalam kasus korupsi itu, majelis hakim juga telah menetapkan satu tersangka ketika proses persidangan.
"Jadi, kita tunggu hasil persidangan saja seperti apa," katanya. Kasus dugaan korupsidanahibahponpes ini, menjadi satu di antara bebeeapa kasus korupsi yang terjadi di Banten dan menjadi perhatian bagi banyak pihak. Dalam kasus ini, Kejati Banten menemukan adanya pidana korupsi berupa pemotongan dana hibah 150 pondok pesantren dari Pemprov Banten Tahun 2018 dan 2020 senilai Rp 117.180.000.000.
Lima orang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat pemotongan dana hibah untuk ponpes tersebut. Mereka adalah pihak swasta, ES; pegawai Harian Lepas (PHL) alias honorer di Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), AG; dan pengurus salah satu Ponpes di Pandeglang, Tb AS. Kemudian mantan Ketua Tim Evaluasi dalam penganggaran hibah ponpes Tahun 2018 dan Tahun 2020 yakni TS serta dan mantan Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Banten, IS.
Ivan mengungkapkan, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten menunjukkan kerugian negara dari kasus korupsidanahibahponpes ini sebesar Rp 70 miliar. "Hasil audit (BPKP) kemarin, diperkirakan kerugiannya sekitar Rp 70 miliar," ungkapnya.
