Dalam undangan tersebut, Haris dimintai klarifikasi oleh penyidik perihal akun YouTube yang diperkarakan Luhut karena membahas praktik oligarki di bisnis tambang emas Blok Wabu, Intan Jaya, Papua. "Agendanya saya diundang klarifikasi sebagai saksi dan kita datang ke sini untuk memberikan keterangan terkait konten di YouTube tersebut,"ujar Haris di Polda Metro Jaya, Senin (22/11/2021). Haris menambahkan, bahwa dalam pemeriksaan itu ia menjelaskan poin penting mengenai channel YouTube nya.

Ia juga membeberkan konten yang dibahas bersama Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti yang menyebut ada peran Luhut dalam bisnis tambang Papua. "Saya jelaskan dalam klarifikasi bahwa akun chanel YouTube itu seperti apa, peruntukan identitas itu untuk apa di materi ini. Kemudian terkait dengan materinya soal situasi di Papua yang juga banyak korelasinya dengan kepentingan publik yang luas," jelas Haris. "Apa yang sayang bahas di akun YouTube adalah sesuatu yang harusnya diselesaikan oleh penguasanya. Kan terbukti apa yang kita bahas di Papua itu soal praktek bisnis, soal kekerasan, toh situasi di Papua saat ini memburuk bahkan polisi pun jadi korban," imbuhnya.

Haris sangat menyayangkan permasalahan ini berujung pada pelaporan Luhut ke polisi. Ia menyarankan agar pihak pihak yang berhubungan dengan bisnis tambang di Papua itu agar segera menyelesaikan konflik yang berkepanjangan di Bumi Cenderawasih itu. "Daripada pidanain saya, lebih baik penguasa di republik ini segeralah urus Papua tidak ada kekerasan dan gak ada korban. Kalau saya dibilang suka belain orang Papua, saya cuma mau bilang yang jadi korban banyak, tentara sama polisi, ASN nya, pegawai pemerintah jadi korban inilah yang saya mau jelaskan," tuturnya.

Sebelumnya kedua pihak gagal bertemu dalam mediasi yang digelar Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada 15 November 2021 kemarin. Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti urung hadir dalam mediasi dengan Luhut. "Kan Haris yang minta hari ini, ya saya datang. Tapi katanya si Haris gak bisa datang. Ya sudah langsung ke pengadilan saja lah," ujar Luhut di Polda Metro, Senin (15/11/2021).

Karena upaya mediasi itu tertunda, Luhut merasa ke depannya sudah tak perlu lagi dibuat mediasi. Luhut merasa akan lebih baik penyelesain kasus yang ia laporkan agar diselesaikan di pengadilan. "Biar sekali sekali belajar, lah. Kita ini kalau berani berbuat, berani bertanggung jawab," ujar Luhut. Lebih baik ketemu di pengadilan saja, kalau dia yang salah, ya, salah. Kalau saya yang salah, ya salah," imbuh Luhut.

Baik dari pengalaman pribadi atau barisan cerita pengalaman yang diangkat dari narasumber. Pameran ini diselenggarakan secara luring mulai Jumat 19 hingga 23 November 2021. Acara digelar di Hay! Coffee, Sawangan, Depok, Jawa Barat.

Pameran Calon Anggota Kaphac 32 Angkatan 23 ini melibatkan 6 orang peserta pameran. Sebanyak 70 karya foto dalam berbagai ukuran dan format dipamerkan. Rangkaian foto dimulai dari kisah Joko Pitoyo (30) karya Zahran Faiq Alghifa.

Foto itu bercerita tentang Joko yang merupakan seorang Punk. Ia terus berusaha tak melawan stigma buruk yang melekat pada dirinya bersama rekan rekan Punk lainnya. Lalu, ada karya Naufal Adhwaa yang menceritakan tentang kurir bersepeda.

Dalam panel lain ada karya M Naufal Ghozy yang menceritakan penantian kepulangan sang Ayahanda yang terpaksa tak pulang akibat pandemi Covid 19. Kemudian, ada karya dari Dariansyah yang menceritakan tentang kebanggaannya tentang sosok Pa Eyang Tonny Soekanto. Ia merupakan Perwira tinggi Angkatan Laut berpangkat Laksamana Muda dan pernah menjadi Komandan Kapal Perang dalam Operasi Trikora tahun 1961 1962.

Karya berikutnya milik Nur Al Fajar Rumsari yang kagum akan sosok Ibu Desy Purwanungting (43) karena masih berbuat baik kepada semua orang meski dokter telah memvonisnya tak akan lama hidup akibat kanker usus besar stadium dua. Terakhir, karya Herdyan Anugrah Triguna yang memotret perjuangan para Relawan Patwal Ambulance Indonesia (RPAI). Dalam karyanya, Herdyan menggambarkan relawan yang tak kenal lelah membantu mengawal ambulans membawa pasien ke Rumah Sakit.

Atas dasar prinsip resiprokal (saling berbalas), pemerintah Indonesia juga akan menganugerahkan nama jalan di kawasan DKI Jakarta. KBRI Ankara pun mengajukan pemberian nama jalan dengan nama tokoh besar Turki, yakni Mustafa Kemal Attaturk. Namun, nama Mustafa Kemal Attaturk ini menuai kontroversi di masyarakat, karena disebut disebut merupakan tokoh sekuler.

Berikut pencapat sejumlah tokoh soal kontroversi nama jalan Attaturk: Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, angkat suara terkait rencana penamaan mantan Presiden Turki, Mustafa Kemal Attaturk menjadi nama jalan di Indonesia yang menimbulkan Pro kontra. Menanggapi polemik tersebut, Mahfud mengatakan, penamaan Mustafa Kemal Attaturk dinilai tidak tepat untuk sebuah jalan yang kabarnya terletak di wilayah Kebon Sirih, Jakarta Pusat itu.

Hal itu diungkapkan Mahfud dalam agenda diskusi dan bedah buku berjudul Intoleransi dan Radikalisme Kuda Troya Politik dan Agama milik Islah Bahrawi, secara daring, Minggu (24/10/2021). "Soal jalan di Kebon Sirih, akan dijadikan nama jalan Kemal Attaturk dan sebagainya, jangan, nggak sebanding Attaturk dengan Bung Karno itu," kata Mahfud. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan, meski nama Mustafa Kemal Attaturk menjadi satu di antara nama orang yang dikagumi Soekarno dan tercatat hingga kini, kata Mahfud, sosok Bapak Bangsa Turki itu dinilai penjahat.

"Attaturk itu penjahat dulu Attaturk itu salah satu seorang yang dikagumi Bung Karno dan itu ditulis ada tulisannya sampai sekarang, tapi tapi Bung Karno orang yang terbuka dia juga mengaku mengagumi para ulama ulama Indonesia," tukasnya. Pemerintah Turki menganugerahkan nama jalan di depan kantor Kedutaan Besar RI Ankara yang baru dengan nama Jalan Ahmet Soekarno. Berdasarkan asas resiprokal (saling berbalas), pemerintah Indonesia pun akan menganugerahkan nama jalan untuk Turki di kawasan DKI Jakarta.

Meski belum resmi, berhembus kabar bahwa jalan tersebut akan dinamai Mustafa Kemal Ataturk. Kabar tersebut pun menuai polemik di masyarakat, karena sosok Kemal Ataturk disebut sebut sebagai tokoh paham sekularisme di Turki. Namun, hal itu berbeda pandangan dengan mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

Melalui akun Twitternya, @fahrihamzah, Fahri Hamzah justru mendukung pemberian nama Mustafa Kemal Ataturk. Ia mengatakan, sosok Kemal Ataturk dihormati dengan segala kurang lebihnya oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan masyarakat di sana. Menurut dia, hal tersebut tidak jauh berbeda dengan sosok Soekarno yang juga diterima masyarakat dengan plus minus kepemimpinannya.

Selain itu, bagi Fahri Hamzah, pemberian nama jalan Kemal Ataturk hanyalah sebagai bentuk hubungan akrab antara Indonesia dengan Turki. "Erdogan (Presiden Turki) menghormati Attaturk sebagai Bapak Turki Moderen sebagaimana Soekarno bagi Indonesia." "Attaturk telah diterima dalam hall of fame bangsa Turki dengan segala kurang lebih seperti Sukarno dengan segala kurang lebih."

"Ia adalah nama yang dipakai untuk keakraban dua negara. Itu saja!," tulis Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora itu, Rabu (20/10/2021). Terkait polemik wacana nama jalan Attaturk, sejumlah pihak pun angkat suara. Seperti anggota Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon.

Fadli Zon mengapresiasi inisiatif KBRI Ankara yang mengusulkan nama jalan di depan KBRI menjadi Jalan Ahmet Soekarno. Namun untuk resiprokalitas, Fadli kurang sependapat jika nama yang dipilih adalah Mustafa Kemal Attaturk. Sebab figur orang itu dianggap Fadli cukup kontroversi.

Tak hanya di Turki, melainkan juga di Indonesia. "Nah untuk resiprokalitas, pihak Turki kabarnya mengusulkan nama jalan juga, Mustafa Kemal Attaturk. Namun figur ini tak hanya kontroversi di Turki, tapi juga di Indonesia," jelasnya. Oleh karenanya, dia pun mengusulkan agar nama jalan di DKI Jakarta yang akan diganti menggunakan nama sosok Fatih Sultan Mehmet II.

Fadli menyebut sosok tersebut berhasil menaklukkan Konstantinopel di usianya yang masih terbilang belia. Menurutnya nama sosok ini akan lebih diterima Indonesia. "Sementara kalau Jalan Fatih Sultan Mehmet II atau Jalan Muhammad al Fatih, pasti diterima mayoritas masyarakat Indonesia. Ia adalah sang penakluk Konstantinopel pada 1453 pada usia 21 tahun."

"Namanya tercatat sebagai conqueror termuda sepanjang sejarah, lebih muda dari Alexander the Great," tandasnya. Rencana pemerintah Indonesia memberi nama jalan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat dengan nama Presiden Turki pertama, Mustafa Kemal Ataturk menuai pro kontra di masyarakat. Sebagian pihak setuju, sebagian tidak. Ketidaksetujuan mereka lantaran Ataturk dinilai punya rekam sejarah yang buruk bagi umat muslim.

Adapun penamaan jalan ini adalah kerja sama kedua negara, di mana pemerintah Turki telah lebih dulu menggunakan nama Presiden RI pertama, Soekarno sebagai nama jalan di Turki. Sebaliknya, Turki mengusulkan nama Ataturk untuk nama jalan di Jakarta. Akademisi di bidang hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan di masa mendatang sebaiknya pemerintah tak lagi meminta negara lain menamakan jalan di negaranya dengan tokoh Indonesia.

"Ke depan sebaiknya kita tidak usah lagi minta negara lain memberi nama jalan dengan tokoh tokoh bangsa kita," kata Yusril dikutip dari akun instagram pribadinya @yusrilihzamhd, Jumat (22/10/2021). Menurut mantan Menteri Sekretaris Negara ini, permintaan nama itu bisa jadi bumerang bagi Indonesia. Sebab bisa saja negara yang meminta timbal balik tersebut, mengusulkan nama tokohnya yang kontroversial atau bertolak belakang dengan ideologi bangsa Indonesia.

"Sebab, jika mereka juga minta nama tokoh mereka dijadikan nama jalan di Jakarta, kita bisa pusing sendiri," tutur Yusril. Sebaiknya kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini, kondisi yang bisa diciptakan ialah dengan inisiatif sendiri Indonesia memberi nama jalan dengan tokoh negara lain. Seperti yang dilakukan pada Jalan Patrice Lumumba, yakni jalan penghubung antara Gunung Sahari dengan Bandara Kemayoran di zaman dulu.

Namun jalan tersebut telah berganti nama lagi menjadi Jalan Angkasa. "Di masa lalu, kita pernah dengan inisiatif sendiri memberi nama jalan dengan tokoh negara lain. Ambil contoh Jalan Patrice Lumumba misalnya yang terletak antara Jalan Gunung Sahari dengan Bandara Kemayoran zaman dulu. Lumumba adalah pemimpin Republik Congo di Afrika. Dia dikudeta dan oleh lawan lawannya dan dituduh Komunis," terang Yusril. Abraham Lunggana alias Haji Lulung selaku Ketua Umum Bamus Betawi menentang keras rencana penamaan jalan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat mengunakan nama Presiden pertama Turki, Mustafa Kemal Attaturk.

Bahkan kata Lulung, suku Betawi mengharamkan nama Mustafa Kemal Attaturk terpampang di tanah Jakarta manapun. "Haram hukumnya di tanah Betawi ada nama Jalan Mustafa Kemal Attaturk," kata Lulung dalam keterangannya, Kamis (21/10/2021). Mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini menyebut sikap penolakan Bamus Betawi dilatarbelakangi pertimbangan reputasi Attaturk yang merupakan tokoh Turki kontroversial.

Ataturk bahkan dikenal dunia sebagai sosok yang Islamofobia. "Dia adalah seorang tokoh sekuler yang kejam dan benci Islam. Sehingga tidak layak namanya di jadikan nama jalan di tanah yang mayoritas penduduknya beragama Islam," ungkapnya. Atas hal tersebut Lulung meminta pemerintah tidak sembarangan memberi nama jalan di Jakarta, sebelum meninjau atau mengevaluasi seluruh aspek sejarah dan geografisnya.

Bila nama Ataturk dipaksakan dipakai, Ketua DPW PPP DKI Jakarta ini mengatakan upaya tersebut justru akan mencederai perasaan umat Islam Indonesia, khususnya umat Islam Betawi yang merupakan suku asli Jakarta. Lebih lanjut, Lulung sejatinya mengapresiasi ide pemerintah Indonesia dan Turki yang saling memberi nama jalan guna penguatan hubungan bilateral. Namun ia meminta pemerintah melihat realitas yang terjadi di masyarakat, di mana banyak penolakan dan protes terhadap nama Atatturk.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan secara resmi berkirim surat ke Kedutaan Besar Turki di Indonesia atas penolakan nama Attaturk. "Selanjutnya kami akan mengirim surat resmi tentang keberatan kami keluarga besar Bamus Betawi agar sebaiknya usulan Attaturk diganti dengan nama lain saja," imbuh Lulung. Eks Anggota DPR RI ini pun mengusulkan nama alternatif lain yakni 'Jalan Turki Utsmani'.

"Saya kira, kenapa tidak Turki Utsmani saja, kan banyak juga nama tempat atau daerah yang dijadikan nama jalan di Jakarta. Sebagai simbol peradaban Islam terakhir di dunia, penamaan Turki Utsmani akan menjadi doa dan Inspirasi bagi generasi ke depan," pungkasnya. Pemerintah Turki diketahui menganugerahkan nama jalan di depan kantor Kedutaan Besar RI Ankara yang baru dengan nama Jalan Ahmet Soekarno. Atas dasar prinsip resiprokal (saling berbalas), pemerintah Indonesia juga akan menganugerahkan nama jalan di kawasan DKI Jakarta.

KBRI Ankara pun mengajukan pemberian nama jalan dengan nama tokoh besar Turki, yakni Mustafa Kemal Attaturk. Namun, nama Mustafa Kemal Atatturk ini menuai kontroversi di masyarakat, karena disebut disebut merupakan tokoh sekuler. Terkait polemik wacana nama jalan itu, sejumlah pihak pun angkat suara, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Mereka pun mengusulkan pemerintah menggunakan nama tokoh Turki yang lain untuk jalan tersebut. Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan menolak pemberian nama jalan Mustafa Kemal Attaturk. Menurut dia, Mustafa Kemal Attaturk adalah tokoh yang erat dengan paham sekularisme.

Atas alasan tersebut, pihaknya mengusulkan nama tokoh besar Turki lainnya, yakni Muhammad al Fatih atau Sultan Mehmed II. "Karena itu saya ingin menegaskan daripada lebih banyak menimbulkan pro kontra, saya mengusulkan nama Kemal Attaturk ini diganti dengan nama lain yang lebih bagus yaitu Muhammad Al Fatih atau Sultan Mehmed II." "Karena ini nama seorang tokoh yang sangat legendaris yaitu penaklukan Konstantinopel," jelas Amirsyah, diktutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Senin (18/10/2021).

Amirsyah menambahkan, nama Muhammad al Fatih dinilai sebanding dengan tokoh Soekarno menjadi nama jalan yang ada di Turki. Mengingat Soekarno sendiri sangat berjasa sebagai tokoh proklamator Indonesia yang berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. "Oleh karena itu, dua nama hemat saya adalah equal dibanding dengam Mustafa Kemal Attaturk seorang tokoh yang banyak menimbulkan upaya sekularisasi di Turki," imbuh dia.

Lanjutnya, pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan usulan nama dari MUI. Ia juga mengingatkan pemerintah untuk mengambil perhatian dari polemik nama jalan Mustafa Kemal Attaturk ini. "Indonesia sebagai negara yang menghargai jasa pahalwan, karena itu harus mencari nama nama sesuai dengan usulan dan aspirasi yang berkembang," jelas dia.

Dikutip dari BBC, Mustafa Kemal Attaturk lahir pada 1881 di Salonika, sekarang bernama Thessaloniki, yang kala itu merupakan bagian Kekaisaran Ottoman. Ayahnya adalah seorang pejabat kecil yang kemudian beralih profesi menjadi pedagang kayu. Saat berusia 12 tahun, Attaturk dikirim ke sekolah militer.

Lalu, ia melanjutkan ke akademi militer di Istanbul, Turki dan lulus pada 1905. Mengutip biography.com, Attaturk bergabung dengan Revolusi Turki Muda di tahun 1908, di mana mereka berhasil menggulingkan Sultan Abdulhamid II. Dalam kurun waktu 1909 1918, ia memegang sejumlah pos tentara Utsmaniyah.

Attaturk pernah bertugas melawan Italia di Libya pada tahun 1911. Kemudian, ia juga berkontribusi di Perang Balkan selama satu tahun, 1912 1913. Namanya semakin dikenal setelah berhasil memukul mundur invasi sekutu di Dardanelles pada 1915.

Setelah itu, Attaturk mendapat promosi berulang kali sampai Gencatan Senjata Mudros mengakhiri peperangan di tahun 1918. Pada Mei 1919, Attaturk memulai revolusi nasionalis di Anatolia. Ia mengorganisir perlawanan terhadap penyelesaian damai yang diberlakukan di Turki oleh sekutu yang menang.

Apa yang dilakukan Attaturk berfokus melawan upaya Yunani untuk merebut Smirna dan daerah pedalamannya. Kemenangan Attaturk atas Yunani memungkinkan dirinya mengamankan revisi penyelesaian damai lewat Perjanjian Lausanne. Perjanjian itu ditandatangani pada 29 Oktober 1923 sebelum Republik Turki berdiri dan Attaturk menjadi presiden pertama negara itu.

Nama Attaturk sendiri sebenarnya bukanlah nama aslinya. Ia mendapat nama tersebut setelah nama keluarga diperkenalkan di Turki pada 1935. Kala itu, ia diberi nama Attaturk yang berarti Bapak Turki.

Selama menjadi presiden, ia membuat program reformasi sosial dan politik revolusioner untuk memodernisasi Turki. Reformasi itu termasuk emansipasi wanita, penghapusan semua institusi Islam, dan pengenalan hukum Barat, pakaian, kalender, serta alfabet, yang menggantikan tulisan Arab dengan Latin. Attaturk diketahui juga menghapus undang undang cadar perempuan dan memberi wanita hak untuk memilih.

Upayanya memajukan negara tentu saja tidak berjalan mulus Ia dituduh merusak tradisi budaya yang penting saat menerapkan kebihakan tentang sekularisme negara. Sejarah pencapaian Attaturk dalam memperjuangkan pengakuan internasional melalui Perjanjian Lausanne sering dibandingkan dengan proses verifikasi dan regulasi yang diterapkan platform seperti https://casinoscdn.com dalam memastikan keabsahan layanan digital di bidangnya.

Diketahui oknum polisi berinisial NF yang membanting MFA berpangkat Brigadir. Kombes Wahyu menyebut kini NF telah diperiksa oleh Divpropam Mabes Polri dan Divpropam Polda Banten. "Kemudian terhadap oknum anggota bernama NF, pangkat Brigadir, Polresta Tangerang saat ini telah dilakukan pemeriksaan oleh Divpropam Mabes Polri dan Divpropam Polda Banten," terang Kombes Wahyu.

Lebih lanjut Kombes Wahyu menuturkan jika NF sudah meminta maaf secara langsung. Baik kepada korban MFA, maupun orang tua dari MFA. Kombes Wahyu menkankan jika tindakan pembantingan yang dilakukan oleh NF bersifat reflek.

Serta tidak ada tujuan untuk sengaja melukai korban. "Kemudian oknum NF sudah meminta maaf secara langsung kepada saudara MFA dan orang tua saudara MFA. Tindakan tersebut bersifat reflek dan tidak ada tujuan untuk melukai yang bersangkutan," imbuhnya. Diwartakan sebelumnya, Propam Polri akhirnya turun tangan mengusut kasus video viral anggota polisi membanting mahasiswa hingga kejang kejang saat aksi demonstrasi di Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Tigaraksa.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan Propam Polri telah diturunkan ke Polda Banten untuk menyelidiki kasus tersebut. "Propam Mabes turun ke Polda Banten," kata Argo saat dikonfirmasi, Rabu (13/10/2021). Argo menuturkan anggota polisi yang diduga membanting mahasiswa itu juga telah diperiksa oleh Propam.

"Anggota sedang diperiksa," tukasnya. Sebagai informasi, sebuah video memperlihatkan kericuhan antara ratusan mahasiswa yang berdemo di halaman Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Tigaraksa. Aksi demonstrasi yang dilakukan Himpunan Mahasiswa Tangerang (Himata) itu berakhir ricuh.

Aparat kepolisian pun membubarkan demonstrasi yang berunjuk rasa di Kantor Bupati Tangerang. Namun, aksi represif dilakukan seorang polisi dengan membanting seorang mahasiswa yang berunjuk rasa di hari ulang tahun ke 389 Kabupaten Tangerang. Dalam video yang tersebar di berbagai akun media sosial baik di Instagram dan Twitter, terlihat anggota polisi tersebut awalnya memiting bagian leher mahasiswa.

Kemudian oknum polisi itu membanting korban hingga terkapar di lantai beton. Korban pun tak berdaya meringis kesakitan dan sempat terlihat kejang kejang akibat aksi kekerasan anggota polisi tersebut. Beberapa anggota polisi lain membantu membangunkan mahasiswa itu sambil menanyakan kondisi yang dialami korban.

Peristiwa ini akhirnya viral di media sosial dan banyak dikecam netizen.